Soppeng, newspost.my.id, |. - Kalimat kontroversial Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menuai badai kecaman dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Saat ditemui di rumah jabatannya, pada Selasa malam (15/4), Selle melontarkan pernyataan yang dinilai tidak hanya menyindir, tetapi menyerang langsung kepemimpinan pendahulunya, Andi Kaswadi Razak.
“Tidak boleh ada lagi kegiatan pelatihan, meskipun dibiayai dengan dana pribadi, karena pertanggungjawabannya tetap akan dibuat seolah-olah menggunakan uang negara. Dan saya tekankan: saya tidak seperti Bupati yang lama,” kata Selle di hadapan awak media.
Mahmud Cambang, Ketua Monitoring Investigasi dan Pelaporan Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI), mengecam pernyataan itu sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap sistem pemerintahan dan etika birokrasi.
“Apa dasar hukum dari pelarangan kegiatan pelatihan, apalagi jika itu dibiayai secara pribadi? Kami mempertanyakan motif tersembunyi dari pernyataan ini. Jangan-jangan ini hanya tameng untuk menyerang reputasi bupati sebelumnya,” tegas Mahmud.
Smentara itu , menurut Alfred, ketua Lembaga pemantau korupsi dan aparatur negara (LPKN) ,ucapan Selle mencerminkan arogansi kekuasaan yang berbahaya dan menciptakan preseden buruk dalam sistem demokrasi lokal.
“Pernyataan ini menyesatkan publik. Seolah-olah pemerintahan sebelumnya tidak punya arah dan manfaat. Ini bentuk pembunuhan karakter secara verbal yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik,” tutur Alfred.
Keduanya juga menyoroti ketidakadilan dalam penilaian terhadap kegiatan pelatihan yang selama ini diakui sebagai instrumen penting peningkatan kapasitas aparatur sipil maupun masyarakat.
“Kalau kegiatan pelatihan yang selama ini disetujui Bupati sebelumnya dianggap tidak bermanfaat, apakah itu berarti semua proses peningkatan SDM selama ini sia-sia di mata Selle? Ini logika yang sangat berbahaya dan merusak kontinuitas pembangunan daerah,” sindir Mahmud, Jum'at (18/4). (Redaksi)
