Mahmud Cambang Bungkam soal Kunjungan ke KPK dan Polda Sulsel, Publik Makin Bertanya

 Jakarta, newspost.my.id, |   –.  Keberadaan Ketua Tim Monitoring dan Pelaporan LHI (Lembaga Hukum Indonesia) Mahmud Cambang di Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan publik, menyusul beredarnya sejumlah foto yang menunjukkan dirinya bersama Ketua Umum Pusat LHI, Arham MSi La Palellung, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 dan 6 Februari 2025. Kejadian ini memicu tanda tanya besar, mengingat LHI selama ini dikenal aktif mengangkat isu-isu dugaan tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan anggaran negara yang signifikan.

 Pantauan wartawan menyebutkan, Mahmud Cambang yang terlihat berada di KPK memilih bungkam ketika ditanya oleh media mengenai agenda atau laporan yang disampaikan di lembaga anti korupsi tersebut. Ketika ditemui, ia hanya mengungkapkan, "Gak ada lapor melapor bro, saya hanya damoingi ketum menjemput legalitas pengesahan MAKI NUSANTARA (Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi Nusantara - Redaksi)," ujarnya dengan singkat pada Senin, 17 Februari 2025 di Makassar.

 Namun, kehadirannya di Jakarta bukan hanya menjadi tanda tanya mengenai hubungan LHI dengan KPK. Informasi terkini juga mengungkapkan bahwa Mahmud Cambang terlihat di Gedung Mapolda Sulawesi Selatan pada pagi hari yang sama, 17 Februari 2025. Sekali lagi, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait tujuannya berada di Polda Sulsel, hanya menyatakan, "Hanya silaturrahim saja dinda dengan keluarga didalam (Mapolda - Redaksi)."

 Media terus menggali informasi terkait perjalanan Mahmud Cambang yang tampaknya penuh dengan misteri, mengingat LHI telah lama mengangkat sejumlah kasus dugaan korupsi besar, terutama yang melibatkan anggaran puluhan miliar di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Beberapa kasus besar yang pernah diangkat oleh LHI antara lain kisruh serah terima pengelolaan Pasar Cabeng dari pengembang ke Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak, pengadaan alat kesehatan COVID-19 untuk Labkesda, serta proyek pembangunan infrastruktur jalan dan pasar modern Lamataesso, yang sebagian dananya berasal dari pinjaman PEN. Dan sejumlah kasus-kasu dugaan korupsi lainnya dengan anggaran besar. 

 Menanggapi sejumlah spekulasi yang berkembang, LHI tampaknya harus memberikan klarifikasi yang lebih jelas mengenai kunjungan Mahmud Cambang ke KPK dan Polda Sulsel, untuk menghindari anggapan adanya hubungan yang lebih dalam terkait sejumlah kasus yang saat ini masih dalam sorotan publik.(***)