Soppeng, newspost.my.id - Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, menyampaikan permintaan tegas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng untuk segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), terutama menjelang tahun 2025 mendatang.
Alfred menyoroti kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan bantuan yang diberikan kepada Gapoktan.
Menurutnya, dengan semakin meningkatnya peran Gapoktan, khususnya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, diperlukan kepengurusan yang memiliki integritas tinggi.
”Kita butuh badan hukum dan kepengurusan yang jelas serta bebas dari KKN agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” ujar Alfred.
Lebih lanjut, Alfred mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit seluruh aset dan bantuan dana yang telah diterima Gapoktan di Kabupaten Soppeng.
Ia menekankan bahwa masa bakti beberapa ketua Gapoktan telah berakhir, namun pertanggungjawaban mereka dinilai masih belum jelas.
”Hasil pemantauan kami menunjukkan adanya indikasi pengelolaan aset dan dana yang tidak transparan. Pertanggungjawaban yang hanya secara lisan tidak cukup, semuanya harus dibuktikan secara administratif,” tegas Alfred.
Dalam pandangannya, audit menyeluruh sangat diperlukan agar ke depannya tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan aset maupun dana bantuan.
Selain itu, Alfred juga menekankan pentingnya setiap Gapoktan memiliki akta pendirian yang sah dan struktur pengurusan yang profesional.
”Menuju tahun 2025, di mana Gapoktan akan berperan sebagai koperasi penyalur pupuk bersubsidi, pembenahan ini menjadi mutlak diperlukan,” tuturnya.
Ketegasan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan reformasi dalam tata kelola Gapoktan.
Dengan adanya evaluasi yang mendalam dan langkah korektif yang jelas, masyarakat tani diharapkan dapat menerima manfaat bantuan secara maksimal, tanpa adanya hambatan dari pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.
Ke depan, Alfred menegaskan komitmen LPKN untuk terus mengawal proses ini demi mewujudkan tata kelola pertanian yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Soppeng.
”Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga siap memberikan rekomendasi konstruktif untuk memastikan tujuan reformasi ini tercapai,” pungkasnya, Rabu (15/1). (Tim)
