Soppeng, Newspost.my.id,| - Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dugaan politisasi guru di Soppeng semakin mengemuka dan mendapatkan perhatian dari Tim Monitoring dan Investigasi Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (LAK-HAM INDONESIA/LHI).
Ketua Tim LHI, Mahmud Cambang, mengungkapkan keprihatinannya dan memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memasukkan guru ke dalam praktik politik.
"Kami minta kepada pihak-pihak yang berpolitik praktis di area pendidikan untuk segera berhenti. Jangan seret pendidik ke politik praktis, karena ini dapat merusak dunia pendidikan," tegas Mahmud Cambang saat mendengar informasi dugaan tersebut di Warkop Simpang Tiga, Soppeng, pada Senin (30/09/2024).
Informasi yang diterima LHI menyebutkan adanya penawaran bantuan kepada siswa sekolah dasar (SD) yang mengatasnamakan oknum anggota dewan. Bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar 450 ribu rupiah, yang akan ditransfer ke rekening bank penerima setelah orang tua siswa menandatangani surat pernyataan dukungan kepada pasangan calon bupati/wakil bupati tertentu.
Mahmud menjelaskan, bantuan ini disampaikan langsung kepada kepala sekolah melalui telepon seluler, meskipun identitas oknum yang bertindak sebagai perantara masih belum diketahui.
"Kami telah mengantongi nama-nama koordinator wilayah (korwil) UPTD untuk penelusuran lebih lanjut," katanya.
LHI mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran serius yang dapat dikategorikan sebagai praktik politik uang. Menurut Mahmud, setiap kecamatan memiliki grup bernama PIP, dan mereka juga telah mengidentifikasi sekolah-sekolah serta daftar siswa yang terlibat, termasuk nomor rekening bank dan kode virtual account yang diduga digunakan untuk mempengaruhi pemilih.
"Ini adalah warning bagi pihak-pihak yang menggunakan dinas pendidikan sebagai alat politik. Jangan nodai kualitas pendidikan di Soppeng dengan cara-cara kotor," ujar Mahmud.
Ia menegaskan bahwa intervensi dalam dunia pendidikan, khususnya terhadap guru, akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan.
"Guru adalah ujung tombak pembentukan karakter anak didik. Jika mereka tertekan oleh kepentingan politik, masa depan anak-anak yang menjadi korban," tambahnya.
LHI berencana untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Soppeng untuk memberikan informasi lebih lanjut dan memastikan bahwa dinas tersebut tidak terlibat dalam praktik politik yang tidak etis.
"Saya percaya Kadis Soppeng memahami aturan dan tidak mungkin terlibat dalam politik praktis," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait mengenai dugaan ini. (Red/AMS)
