SOPPENG, Newspost.my.id, | - Ketua Tim Direktorat Hukum dan Advokasi pasangan calon bupati/wakil bupati Andi Mapparemma dan Andi Adawiah (siAP-ADA), Arham MSi La Palellung, mengingatkan kepada seluruh kepala desa, kepala kelurahan, dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada 2024.
Dalam pernyataannya setelah mengunjungi sejumlah wilayah di Kabupaten Soppeng pada Rabu (18/9/2024), Arham mengungkapkan, masyarakat semakin sensitif terhadap fenomena bansos.
"Kami menemukan adanya dugaan keberpihakan oknum aparatur yang mempolitisasi bantuan sosial ini," ucapnya, Rabu (18/9/2024).
Arham menegaskan pentingnya bagi penerima manfaat untuk tidak merasa tertekan atau takut kehilangan bansos hanya karena memilih calon yang berbeda.
"Bansos seperti PKH dan BPNT adalah program pemerintah pusat, bukan alat politik dari pemerintah desa atau pihak lain," terangnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap tekanan dari oknum kepala desa atau pendamping yang mengarahkan pilihan politik harus dilaporkan ke aparat penegak hukum. Arham meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk proaktif dalam memantau situasi ini meskipun tahapan kampanye belum dimulai.
Sebagai aktivis antikorupsi, Arham mengimbau Forkompimda Soppeng untuk menekankan netralitas dalam Pilkada dan mengingatkan akan potensi penyalahgunaan bansos sebagai alat politik. Ia juga menyerukan kepada pers dan LSM untuk ikut mengawasi distribusi bansos agar tetap murni dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
"Kami sementara mempertimbangkan akan segera berkomunikasi dengan dinas terkait dan bersurat ke kementerian serta institusi penegak hukum terkait dugaan ini," tegasnya.
Walaupun Arham meyakini banyak kepala desa yang jujur dan berkomitmen pada masyarakat, ia mengakui adanya dugaan oknum yang berpotensi mencederai proses demokrasi.
"Nantilah, pada saatnya saya akan membeberkan identitas oknum yang berusaha mengganggu integritas Pilkada," tutupnya. (RED)
