Pentingnya Aturan Sosialisasi Pilkada 2024: Mencegah Curi Start Kampanye

 Soppeng-Sulsel -

 Opini Hukum Pemilukada 2024: Mappasessu SH MH

.

 Newspost.my.id, Berita - Dalam konteks demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peran krusial dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengarahkan pembangunan dan kebijakan publik selama masa jabatan mereka. Untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan secara adil dan demokratis, perlu adanya aturan yang ketat dan jelas mengenai berbagai aspek, termasuk sosialisasi sebelum masa kampanye resmi dimulai. Tulisan ini akan membahas pentingnya aturan sosialisasi dalam Pilkada 2024 dari perspektif normatif sosiologis, dengan fokus pada upaya mencegah terjadinya curi start kampanye yang dapat menimbulkan ketidakadilan di antara peserta Pilkada.

 Secara ilmiah dalam konteks akademik, kami menganalisa fenomena ini menggunakan Teori Hukum Responsif (Responsive Law Theory) yang dikembangkan oleh Philip Selznick, seorang sosiolog dan ahli hukum asal Amerika Serikat. Teori ini menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Selznick berpendapat bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga hukum bisa menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang dinamis.

 Aturan sosialisasi yang diterapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-politik yang ada, serta mampu menjawab tantangan-tantangan praktis seperti mencegah curi start kampanye.

Aspek Normatif: Keadilan dan Kepatuhan Hukum

 Secara normatif, keadilan merupakan prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam Pilkada. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pemilihan, tetapi juga mencakup seluruh proses yang mengarah pada pemilihan tersebut, termasuk tahap sosialisasi. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

 Aturan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi dimulai menjadi krusial karena tahap ini sering kali menjadi celah bagi peserta Pilkada untuk melakukan kampanye terselubung. Tanpa adanya aturan yang jelas, peserta yang memiliki sumber daya lebih besar dapat memanfaatkan masa sosialisasi ini untuk mempengaruhi pemilih secara tidak langsung, misalnya melalui penyebaran materi promosi atau kegiatan yang sejatinya merupakan kampanye. Praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi peserta lain yang mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya yang sama.

 Untuk mencegah hal tersebut, aturan yang mengatur koridor sosialisasi harus dirumuskan secara rinci dan tegas. Aturan ini harus mencakup batasan-batasan mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan selama masa sosialisasi, serta sanksi yang akan dikenakan bagi peserta yang melanggar. Dengan adanya aturan ini, diharapkan setiap peserta Pilkada memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara adil, sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pemilu.

 Aspek Sosiologis: Keadilan Sosial dan Legitimitas Demokrasi

 Dari perspektif sosiologis, ketidakadilan dalam tahap sosialisasi sebelum kampanye resmi dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap legitimasi demokrasi dan stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang beragam, dimana perbedaan ekonomi, sosial, dan politik sangat kentara, adanya aturan yang tidak adil atau tidak jelas dapat memperkuat ketimpangan yang ada. Misalnya, jika seorang kandidat menggunakan masa sosialisasi untuk menggalang dukungan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap proses Pilkada.

 Ketidakpercayaan ini dapat memicu konflik sosial, terutama jika masyarakat merasa bahwa proses Pilkada telah dicurangi atau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon. Hal ini juga dapat merusak legitimasi pemimpin yang terpilih, dimana masyarakat mungkin mempertanyakan keabsahan kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak adil. Dalam jangka panjang, dampak sosiologis dari ketidakadilan ini dapat mengancam stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

 Oleh karena itu, sangat penting bagi KPU dan Bawaslu untuk menyepakati dan menerapkan aturan sosialisasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Aturan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dan dinamika sosial masyarakat, sehingga dapat mencegah ketimpangan dan mempromosikan keadilan sosial. Dengan demikian, proses Pilkada tidak hanya dilihat sebagai proses politik semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Mencegah Curi Start Kampanye

 Curi start kampanye merupakan fenomena yang sering terjadi dalam setiap proses pemilu atau Pilkada. Fenomena ini biasanya dilakukan oleh kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih awal dalam persaingan politik. Namun, praktik ini secara jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam proses demokrasi.

 Untuk mencegah curi start kampanye, diperlukan kesepakatan dan koordinasi yang kuat antara KPU dan Bawaslu. Keduanya harus berperan aktif dalam merumuskan dan menerapkan aturan sosialisasi yang efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat juga harus dilakukan selama masa sosialisasi, termasuk penegakan sanksi yang tegas bagi peserta yang terbukti melanggar aturan. Hanya dengan langkah-langkah ini, keadilan dalam Pilkada 2024 dapat dijaga dan setiap peserta dapat berkompetisi secara fair.

Penegakan Hukum dan Sanksi

 Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa aturan sosialisasi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif. Tanpa penegakan hukum yang tegas, aturan tersebut hanya akan menjadi teks tanpa makna. KPU dan Bawaslu perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan sosialisasi ditindak secara adil dan transparan.

 Sanksi yang diberikan juga harus proporsional dan memberikan efek jera, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Misalnya, peserta yang terbukti melakukan curi start kampanye dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan pencalonan atau denda yang signifikan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan memastikan keadilan dalam Pilkada, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

 Pentingnya aturan sosialisasi dalam Pilkada 2024 tidak bisa diabaikan. Aturan ini memiliki peran sentral dalam mencegah curi start kampanye yang dapat menimbulkan ketidakadilan di antara peserta Pilkada. Dari perspektif normatif, aturan ini adalah manifestasi dari prinsip keadilan dan kepatuhan hukum, sedangkan dari perspektif sosiologis, aturan ini berperan dalam menjaga keadilan sosial dan legitimasi demokrasi.

Catatan Utama Mappasessu, SH, MH, yakni:

 Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan demokratis, KPU dan Bawaslu perlu segera menyepakati dan menerapkan aturan sosialisasi yang tegas dan jelas. Penegakan hukum yang efektif serta pengawasan yang ketat juga menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pilkada. Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah dan legitimate, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. (Red)